Analisis Jurnal : “SIFAT KOROSIF SURFAKTAN MES (METIL ESTER SULFONAT) DARI MINYAK SAWIT DALAM PEMILIHAN BAHAN SURFACE FACILITIES UNTUK APLIKASI EOR (ENHANCED OIL RECOVERY)”

Penulis jurnal : Tajuddin Bantacut dan Wahyudin Darmanto

Penganalisa : Lolitasari – 33415857- 3ID06

Limk Jurnal : http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnaltin/article/view/8591

• Formulasi masalah
Berdasarkan jurnal Sifat korosif surfaktan MES (Metil Ester Sulfonat) dari minyak sawit dalam pemilihan bahan Surface Facilities untuk aplikasi EOR (Enhanced Oil Recovery) didapat formulasi masalah yaitu Enhanced oil recovery (EOR) merupakan metode pengambilan sisa minyak bumi yang terperangkap pada pori-pori batuan yang tidak dapat diambil dengan teknologi konvensional. Salah satu metode EOR yang digunakan adalah injeksi bahan kimia menggunakan surfaktan, surfaktan yang biasa digunakan adalah petroleum Sulfonat yang merupakan turunan dari minyak bumi. Namun srfaktan ini memiliki kekurangan yaitu ketahanan yang buruk terhadap kondisi sadah dan sifat deterjensinya menurun dengan sangat tajam pada tingkat salinitas yang tinggi. Kelemahan surfaktan ini memicu pencarian alternative surfaktan yang lain, salah satunya surfaktan MES (metil ester sulfonat), MES didapat dari sintesa beberapa minyak seperti kelapa, minyak sawit, lemak sapi dan minyak kedelai. MES memiliki kelebihan yaitu sifat disperse dan deterjensi yang baik walaupun berada pada air dengan tingkat kesadahan yang tinggi dan tidak ada fosfat, daya deterjensi sama dengan petroleum sulfonat pada konsentrasi MES yang lebih rendah serta dapat mempertahankan aktivitas enzim yang lebih baik dan tolenransi yang lebih baik terhadap keberadaan kalsium dan kandungan garam. Penggunaan surfaktan MES membutuhkan pengujian tingkat korosi sebelum digunakan sehingga diketahui sejauh mana pencegahan kegagalan produksi akibat korosi pada surface facilities dapat dilakukan ataupun dihindari. Oleh karena itu pengujian korosi surfaktan berbasis MES dari minyak sawit terhadap berbagai bahan logam sangat dibutuhkan untuk memilih bahan logam yang tahan korosi dan memiliki nilai ekonomis yang baik.

 • Hipotesis penelitian
Hipotesis penelitian merupakan ringkasan yang menggambarkan hal spesifik yang harus dilakukan dengan baik apabila suatu penelitian ingin berhasil dalam menerapkan strateginya. Hipotesis penilitian pada jurnal kali ini adalah dikarenakan jurnal ini membahas tentang Sifat korosif surfaktan MES (Metil Ester Sulfonat) dari minyak sawit dalam pemilihan bahan Surface Facilities untuk aplikasi EOR (Enhanced Oil Recovery) maka surfaktan MES akan dapat menghambat korosi dari sebuah logam, contohnya dalam penelitian kali ini meneliti pada industri minyak dan gas yang mana korosi didalamnya terjadi karena factor alam yang mendominasi terjadinya korosi, namun demikian factor alam tersebut masih dapat disikapi ataupun dikendalikan dengan menggunakan surfaktan MES.

• Rancangan penelitian
Rancangan penelitian meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Pada dasarnya rancangan penelitian merupakan “blueprint” yang menjelaskan setiap prosedur penelitian mulai dari tujuan penelitian sampai dengan analisis data. Pada jurnal ini memiliki rancangan penelitian sebagai berikut:
1. Pendahuluan
2. Bahan dan Metode
- Bahan dan Alat
- Metode analisis sifat Fisiokimia Surfaktan MES
- Metode analisis Kimia Air Injeksi Lapangan T
- Penguujian laju korosi berbagai bahan logam
- Pengujian laju korosi pada proses Dilution
- Pemilihan bahan logam paling ekonomis untuk surface facilities
3. Hasil dan pembahasan
- Sifat Fisiokimia Surfaktan MES
- Analisis Air Injeksi dari lapangan minyak T
- Laju korosi
- Pemilihan material surface facilities
4. Kesimpulan dan saran

• Metode Penelitian
Metode Penelitian merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang terdapat pada jurnal kali ini adalah yang pertama yaitu untuk menganalisis sifat Fisikokimia Surfaktan MES, analisis yang dilakukan adalah pengukuran pH, viskositas dengan Rheometer Brookfield DV-III ultra, densitas dengan densitometer, bahan aktif , bilangan asam dan bilangan iod. Kemudian, analisis air injeksi dan formasi dilakukan dengan pengukuran pH, sulfat , karbonat dan bikarbonat, barium, besi (Fe), TDS (Gravimetri, B). Total Suspended Solid/TSS , Natrium (spektrofotometri), Magnesium (Mg) dan kalsium (Ca), dan salinitas (conductometer). Lalu melakukan Pengujian laju korosi ini dilakukan untuk mengetahui kecepatan korosi berbagai jenis logam dalam air injeksi, NaCl, Na2CO3 dan larutan formulasi surfaktan. Pengujian yang dilakukan terhadap laju korosi akibat penggunaan surfaktan berbasis MES adalah preparasi logam dan pengujian laju korosi. Dan yang terakhir adalah pemilihan bahan logam paling ekonomis untuk Surface Facilities Analisis ini dilakukan untuk menentukan jenis logam yang ekonomis untuk surface facilities injeksi surfaktan berbasis MES.

 • Populasi dan sampel
Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian subyek dalam populasi yang diteliti. Pada penelitain kali ini yang meneliti Sifat korosif surfaktan MES (Metil Ester Sulfonat) dari minyak sawit dalam pemilihan bahan Surface Facilities untuk aplikasi EOR (Enhanced Oil Recovery) didapat formulasi masalah yaitu Enhanced oil recovery (EOR) populasinya berupa pengetahuan penggunaan dari EOR yangmana aplikasi EOR yang pada awalnya banyak digunakan untuk mencegah korosi ini masih banyak memiliki kekurangan maka dilakukan penelitian untuk mengembangkan surfaktan MES yang diyakini lebih memiliki banyak kelebihan, populasi pada penelitian ini dilakukan pada lapangan T di Kalimantan yang merupakan bagian daerah operasi milik PT. P (Persero).

 • Metode pengolahan data
Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah pada sistem yang sudah ada. Pengolahan data yang pertama yaitu meganalisis sifat fisiokimia surfaktan MES yang akan didapatkan hasil

 Kemudian, menganalisa air injeksi dilapangan T untuk mengetahui kandungan kation dan anion yang terdapat di dalamnya. Maka didapatkan table analisi sebagi berikut.

 Pengukuran laju korosi berbagai jenis logam (stainless steel 201, stainless steel 304, stainless steel 316, carbon steel dan logam galvanist) dalam larutan formulasi MES dilakukan menggunakan metode kehilangan berat yang mengacu pada reaksi korosi besi. Maka akan didapat grafik perbandingan dari laju korosi dari beberapa logam pada suhu 40C.

Pemilihan bahan surface facilities didasarkan pada empat parameter, yaitu sifat mekanik, kemudahan logam dalam pengerjaan welding, ketahanan terhadap pengaruh lingkungan atau korosi dan investasi bahan. Pemilihan material untuk aplikasi dengan potensi korosi tinggi (lepas pantai dan EOR) mutlak harus dilakukan untuk meghindari kerugian atau kegagalan produksi.

PPT Analisis Jurnal

Analisis Jurnal

Analisis jurnal “Perhitunngan harga pokok produk compressed natural gas dari landfill gas sebagai energy alternative pada TPST Bantar Gebang, Bekasi”

Penulis jurnal : Srilarakasuri P Ardiagarini, Anthony Riman, Helena J Kristina

Link Jurnal : https://drive.google.com/file/d/0B7NahZ8RRF6pVU9QNWktX1gyakk/view?usp=sharing

Penganalisa : Lolitasari – 33415857- 3ID06

Ø  Formulasi Masalah

Berdasarkan jurnal Perhitunngan harga pokok produk compressed natural gas dari landfill gas sebagai energy alternative pada TPST Bantar Gebang, Bekasi, masalah yang akan dibahas pada jurnal tersebut adalah mengenai konversi bahan  bakar bersudsidi (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG), karean sebelumnya TPST Bantar Gebang sudah dapat memproduksi kompos dengan sampah yang ada dan selain itu juga TPST Bantar Gebang mampu mengumpulkan landfill gas untuk diproses menjadi listrik hingga 10.5 MW, dengan kemampuan TPST tersebut pemerintah ingin menkonversi BBM menjadi BBG hal ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan BBM yang bersubsidi yang diketahui sebagai sumber daya yang terbatas, selain itu BBG juga lebih bersifat ramah lingkungan dan lagi BBG terbuat dari bahan yang dapat diperbaharui, salah satunya adalah sampah.

Berdasarkan masalah tesebut, diperlukan studi mengenai sumber daya yang dapat diperbaharui dari sampah agar dapat mengatasi permasalahan pengalihan BBM menjadi BBG, sekaligus dengan cara pemanfaatan gas yang timbul pada sampah yaitu landfill gas. Sebagai langkah awal penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menghitung harga pokok untuk memproduksi bahan bakar gas yang terbuat dari landfill gas yang dihasilkan oleh TPST Bantar Gebang

Ø  Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan ringkasan yang menggambarkan hal spesifik yang harus dilakukan dengan baik apabila perusahaan ingin berhasil dalam menerapkan strateginya. Hipotesis penilitian pada jurnal kali ini adalah dikarenakan jurnal ini membahas menganai Perhitunngan harga pokok produk compressed natural gas dari landfill gas sebagai energy alternative pada TPST Bantar Gebang yang mana bahannya dari sampah maka dapat dipastikan harganya yang cukup rendah, sehingga diperlukan TPST Bantar Gebang Melakukan penelitian lanjutan mengenai harga jual yang layak ataupun mengenai analisis kelayakan bisnis dari produk CNG yang telah dilakukan pada penelitian ini. Melakukan penelitian perbandingan keuntungan dan kerugian mengenai produk usulan (CNG) ini dengan produk yang sudah ada yaitu listrik. Melakukan penelitian yang terkait dengan LFGTE (Land Fill Gas To Energy) untuk menghasilkan produk energi lainnya.

Ø  Rancangan penelitian

Rancangan penelitian meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Pada dasarnya rancangan penelitian merupakan “blueprint” yang menjelaskan setiap prosedur penelitian mulai dari tujuan penelitian sampai dengan analisis data.

Pada jurnal ini memiliki rancangan penelitian sebagai berikut:

-          Pendahuluan

-          Perumusan masalah

-          Tujuan penulisan

-          Metode penelitian

-          Sistem saat ini di TPST (Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu) Bantar Gebang

-          Usulan konsep aliran proses pada bahan bakar gas

-          Perbandingan harga pokok produk Landfill Gas pada sistem saat ini dan sistem usulan

-          Kesimpulan 

Ø  Metode pengumpulan data

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yang terdapat pada jurnal kali ini adalah metode dengan menggunakan penelitian langsung yang mana peneliti langsung yaitu dengan mengumpulkan jangka waktu pengambilan data selama beberapa bulan di TPST Bantar Gebang. Data data tesebut berupa Data-data yang terkait pada sistem saat ini adalah data operasional sampah, data produksi gas, jumlah tenaga kerja yang ada, serta aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam mengekstraksi gas beserta biaya-biaya yang timbul pada aktivitas tersebut. Data tersebut didapat dari sumber-sumber seperti TPST Bantar Gebang, BPPT (Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi), buku, jurnal, serta e-jurnal dan artikel yang tersedia secara luas di internet. Sedangkan pada pengumpulan data mengenai sistem yang diusulkan, data yang dikumpulkan adalah data tentang informasi

Ø  Populasi dan sampel

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian subyek dalam populasi yang diteliti. Pada penelitain kali ini yang meneliti tentang perhitungan harga pokok produk compressed natural gas dari landfill gas sebagai energy alternative pada TPST Bantar Gebang yaitu populasinya yang berupa pengambilan data yang ada pada PTST Bantar Gebang yang akan diambil sampel pengambilan data hanya pada bulan januari 2012 hingga juni 2012 saja.

Ø  Metode pengolahan data

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah.Pada sistem yang sudah ada, pengolahan data dilakukan dengan merinci aktivitas yang terkait secara langsung dengan kegiatan ekstraksi atau produksi gas. Data biaya pada produksi yang terkait dirinci per aktivitas dan diolah menggunakan konsep activity based costing, namun hanya terbatas pada aktivitas bagian produksinya saja, dikarenakan adanya keterbatasan dalam pengambilan data selain bagin produksi. Seluruh biaya dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah kapasitas sistem saat ini untuk mendapatkan harga pokok, dengan 2 skenario jangka waktu yaitu selama 5 tahun dan 10 tahun.Kemudian pada sistem usulan, dari studi pustaka yang telah dilakuka n, dilakukan perincian biaya-biaya yang diperlukan dalam merancang suatu sistem baru. Aset-aset dalam rancangan anggaran tersebut dijumlah untuk mendapatkan jumlah investasi yang diperlukan.

Politik dan Strategi Nasional

BAB I
PENDAHULUAN

  1.      Latar belakang

Politik adalah pembentukan keukuasaan dalam masyarakat dalam membuat suatu keputusan untuk negara. Politik juga diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan nonkonstitusional. Untuk melaksanakan tujuan tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat menyangkut mengenai peraturan,proses pembagian  dan alokasi mengenai sumber yang ada.

Strategi nasional adalah perencanaan dan memutuskan sesuatu untuk kepentingan negara. Politik dan strategi pertahanan nasional harus berjalan selaras. Strategi nasioanal dirancang untuk menjawab kepentingan nasional negara tersebut. Setiap strategi di masing-maisng negara berbeda karena kebijakan dan kebutuhan masyarakat disetiap negar berbeda-beda satu sama lainnya. Sebagai salah satu negara berdaulat dan bermartabat, tentunya Indonesia harus memiliki strategi besar yang dapat menjamin tercapainya segala kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional menciptakan masyarakat adil dan makmur.

  2.      Rumusan masalah

Dalam penulisan kali ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1.      Apa pengertian politik, Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, distribusi kekuasaan?

2.      Apa pengertian strategi, politik dan strategi nasional?

3.      Bagaimana dasar penyusunan polstranas?

  3.      Tujuan penulisan

Dalam penulisan kali ini memiliki tujuan untuk:

1.      Memahami dan mengetahui tentang pengertian politik, Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, distribusi kekuasaan

2.      Memahami dan mengetahui pengertian strategi, politik dan strategi nasional

3.      Memahami dan mengetahui dasar penyusunan polstranas

  4.      Kegunaan tulisan

Dalam penulisan kali ini memiliki kegunaan untuk:

1.      Mengetahui tentang politik dan strategi nasional

2.      Mengetahui bagaimana dasar penyusunan polstranas

BAB II
ISI

  1.      Pengertian politik, Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, distribusi kekuasaan

a.       Politik

Politik (diambil dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

·         politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)

·         politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara

·         politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat

·         politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain:

kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

b.      Negara

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

c.       Kekuasaan

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002) atau Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi (Ramlan Surbakti,1992).

Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert Mac Iver mengatakan bahwa Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah / dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yg tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yg memerintah dan ada yg diperintah. Manusia berlaku sebagau subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contohnya Presiden, ia membuat UU (subyek dari kekuasaan) tetapi juga harus tunduk pada Undang-Undang (objek dari kekuasaan).

d.      Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan.

e.       Kebijakan umum

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

f.       Distribusi kekuasaan

Distribusi kekuasaan digunakan untuk menganalisis suatu kejadian dalam pengambilan keputusan terpusat pada sekelompok orang kecil.

Ada dua model distribusi kekuasaan :

1.      Model elite, yang berkuasa dan memerintah.

2.      Model pluralis, ya ng tergolong oleh masyarakat.

  2.      Pengertian strategi, politik dan strategi nasional

a.       Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang adalah kelanjutan dari politik.

Strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan . Strategi juga dapat diartikan yaitu suatu kerangka rencana dan tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang berfokus ada tujuan jangka panjang suatu organisasi . Tujuan yang hendak dicapai adalah mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Politik Nasional.

Demikian, strategi pada dasarnya merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangn baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu arah yang telah digariskan.

b.      Politik dan strategi nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945 . sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik” .  Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA . Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group) . Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang . Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR . Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN .Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan . Salah satu wujud pengapilikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut :

1.      Otonomi Daerah

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah:

a.       Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking).

b.      Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government looking).

2.       Kewenangan Daerah

a.       Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

b.       Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro.

 3.      Bentuk dan susunan daerah

a.      DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah

b.      DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi:

1.      Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

2.      Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah.

3.      Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

4.      Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota.

5.      Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur, Bupati, Walikota.

6.      Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

  3.      Dasar penyusunan polstranas

Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional yang terkandung dalam sistem manajemen  nasional, berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan ekeskutif yang ada didalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Penyusunan Politik & Strategi Nasional .penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR . Sedangkan proses dalam penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah presiden menerima GBHN .Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk/perintah presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Salah satu wujud peng-apilikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut :

1.      Otonomi Daerah

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah:

·         Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking).

·         Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government looking).

2.       Kewenangan Daerah

·         Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenagan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

·          Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro.

·         Bentuk dan susunan pemerintahan daerah

i.                    DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah

ii.                  DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahanauntukmelaksanakan demokrasi

·         Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

·         Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah.

·         Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

·         Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota.

·         Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur, Bupati, Walikota.

·         Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

BAB III

PENUTUPAN

  1.      Kesimpulam

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Distribusi kekuasaan digunakan untuk menganalisis suatu kejadian dalam pengambilan keputusan terpusat pada sekelompok orang kecil.

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional yang terkandung dalam sistem manajemen  nasional, berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

  2.      Pendapat

     Dari pembahasan di atas diharapkan Indonesia dapat melaksanakan politik dan strategi nasional sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia agar kesesatuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia lebih terjamin dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga diharapakan para penyelenggara negara memiliki moralitas, semangat serta sikap mental yang baik agar dapat menjadikan bangsa Indonesia lebih maju. Dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya politik dan strategi nasional akan membantu terbnagunnya Negara yang maju diharapkan dengan mengertianya kedasaran masyarakat tentang politik dan strategi nasional akan membangun masyarakat yang kritis dan akan mendorong pemimpin untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

http://ayosemangatmembaca.blogspot.co.id/2015/06/politik-dan-strategi-nasional.html

https://suryanaug.wordpress.com/2015/06/29/politik-dan-strategi-nasional/

http://ug-komputer.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-politik-negara-kekuasaan.html

http://nurilfebriansyahsite.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-politik-negara-kekuasaan.html